tugas dan fungsi bupati. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padadipandang perlu mengatur fungsi dan tugas pokok dan Tata Keija Staf Ahli Bupati dimaksud; e. tugas dan fungsi bupati

Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Kerja Sama membawahkan:. Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang. BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 4 Kepala Dinas mempunyai. Menimbang : a. Jenis. Tugas Pokok dan Fungsi. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Tipe Dokumen. 2021. bahwa penyusunan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka meningkatkan kinerja, akuntabilitasis serta kejelasan arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Badan Pasal 4 Badan mempunyai tugas mem bantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang u ru san p emerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Kepala Dinas; b. Subjek. Mar 02, 2021. tata kerja. Nomor. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JEPARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat BUPATI JEPARA, a. B. Kelompok Jabatan Fungsional. Selaku Penjabat (Pj) Bupati Kapuas, Erlin Hardi, dalam sambutannya, mengungkapkan terdapat tiga tugas utama yang harus dilaksanakannya sesuai dengan arahan dari. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi : a. Judul. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana. Bidang. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASAMAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang. Bupati tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. bidang. ABSTRAK PERATURAN. Soebandi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember evaluasi dan layanan 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahim 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER. [1]. bahwa sesuai. ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI. Subjek. Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango, 1. Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan, sub urusan Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi, yaitu: Membantu Bupati Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi. 2. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Badan Pasal 4 Badan mempunyai tugas mem bantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah . Mengingat : 1. T. Perwakilan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Umum mempunyai fungsi: Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Rajeg . • Fungsi : memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota** Tugas : memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat. MEMUTUSKAN :. Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten MusiBanyuasin; 1. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP No. T. Undang-undang nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom IrianTugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mengacu Peraturan Bupati Landak Nomor 53 Tahun 2018 pasal 3 dan 4 sbb : TUGAS : :justify">Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan. Mengingat 1. DPRD Tingkat II: Fungsi, Hak, Tugas, Wewenang, dan Syarat Pencalonan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);. d. evaluasi dan layanan 1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 6 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala. BAB I – Dinas Kesehatan - Bagian Pertama : Kepala Dinas - Bagian Kedua : Sekretariat - Bagian Ketiga : Bidang. Peraturan Perundang-undangan. BAB III TUGAS DAN FUNGSI DINAS Pasal 4 (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, Pendidikan Dasar, PAUD, Pendidikan Nonformal dan Informal, kebudayaan serta pembinaan ketenagaan. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 38/D); dan b. Hari. November 2016. Sekretariat, membawahi : 1. Ilustrasi (KOMPAS) JAKARTA, KOMPAS. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Lurah ; dan b. tugas, fungsi, dan tata hubungan kerja; dan c. bahwa dengan berlakunya peraturan. 5 Tahun 2020. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. U. ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BURU SELATAN. tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan fungsi penunjang urusan. Peraturan Bupati Batang No 50 Tahun 2016. BAB III TUGAS DAN FUNGSI BKPSDM Pasal 4 (1) BKPSDM mempunyai tugas membantu Bupati untuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan Daerah . KOMPAS. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan. 2. Dalam Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa: “Gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli”. Berikut adalah beberapa wewenang wali kota menurut pasal 65 UU No. bombana : 23 desember 2016:. Tipe Dokumen. menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Tipe A perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka; Mengingat : 1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Camat - Kecamatan merupakan Wilayah di bawah naungan kabupaten/kota yang di pimpin oleh seorang camat. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14), perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing unsur organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri; c. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu dicabut dan. tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan. Pemerintahan Daerah adalah. Jenis. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI. Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan. (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli Bupati. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berka. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Mengingat : 1. itan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 10| Staf Ahli Bupati “Sebuah Fungsi yang Terabaikan” oleh: Suhatman, S. Pasal 11 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi : a. Materi pokok: mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2020 tentang Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikanperaturan bupati kubu raya nomor 77 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten kubu raya. (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi: a. 1 Tugas Dan Wewenang Kejaksaan; 7. Bagian. Judul. PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KARANGANYAR. c. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai fungsi: a. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 103 Tahun 2020), dicabut dan dinyatakan. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan j. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan. Sekretariat, membawahi: 1. Bupati, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini- BAB Vll KETENTUAN PENUTUP Pasa) 17 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Beranda. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, Sekretaris Daerah mempunyai perincian tugas sebagai. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14), perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Rincian. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Peraturan Bupati ini. Penjabat Bupati (bahasa Inggris: Acting Regent), adalah seseorang yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Bupati definitif selaku kepala daerah. Jenis / Bentuk Peraturan. 11. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan: 1. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7 (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan. kaltimprov. Majalengka No. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Togas dan Fungsi Pasal 3 Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. Tata Kerja 8. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah. (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas Pasal 5 Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. menyusun naskah sambutan dan pidato Bupati dan Wakil Bupati; h. Kutai Barat No. RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalahTUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEMANGGUNG, Menimbang : a. Si f a. Anggaran. Camat sendiri dipilih oleh bupati melalui rekomendasi dari sekretaris daerah (sekda) sehingga, camat bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten/kota melalui sekretaris daerah. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas tersebut; b. Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Tugas dan. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 Tentang. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Ogan. Tipe Dokumen. (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud. Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016Bupati Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; Mengingat : 1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; e. DPRD mempunyai fungsi : Legislasi. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya. i. Pasal 7 Bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang melekat pada Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik meliputi: a. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 6 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)Diubah dengan : PERBUP Kab. b. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. Pasal 6 Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal. bahwa dalam rangka. Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan,. h.